DISKOMINFOSAN. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, Senin (21/9). Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 WIT tersebut digelar di Ruang Meeting VIP Wakil Bupati Lantai II Kantor Bupati dan dibuka oleh Asisten III, Valentino E. Leiwakabessy, didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.
Rakor dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, terutama melalui penguatan distribusi pangan antardaerah.
Dalam pembahasan disampaikan bahwa Kabupaten Halmahera Utara termasuk salah satu daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), khususnya pada komoditas cabai rawit. Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem dan aktivitas erupsi Gunung Dukono yang berdampak terhadap produksi maupun distribusi komoditas pangan. Pemerintah daerah kemudian mendorong penguatan kerja sama dengan daerah penghasil, khususnya Sulawesi Utara, sebagai salah satu upaya menjaga kesinambungan pasokan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Nyoter Koenoe menyampaikan bahwa kerja sama perdagangan antardaerah selama ini telah berjalan secara informal. Namun, dengan mulai berkurangnya stok sejumlah komoditas, kerja sama tersebut perlu diperkuat melalui pola distribusi yang lebih terkoordinasi. Salah satu langkah yang dibahas adalah membangun konektivitas antara pembeli dari Manado dengan pelaku usaha di Halut dengan meminta dukungan Subsidi transportasi laut.
Dalam koordinasi tersebut juga disampaikan bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong pemerintah daerah yang menghadapi kendala distribusi untuk mengajukan dukungan subsidi transportasi. Kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu daerah dengan keterbatasan pasokan, sehingga biaya pengiriman komoditas dari daerah penghasil dapat ditekan dan harga di tingkat konsumen tetap terkendali.
Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila masih tersedia. Sementara itu, dukungan pemerintah pusat melalui Bapanas dapat menjadi penguatan ketika persoalan distribusi membutuhkan intervensi lebih lanjut. Penentuan daerah penerima dukungan akan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain tingkat kenaikan harga, kemampuan fiskal daerah, serta kondisi dan kendala transportasi yang dihadapi.
Melalui Rakor tersebut, Penguatan kerja sama perdagangan, optimalisasi dukungan anggaran, serta koordinasi dengan pemerintah pusat diharapkan mampu memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau sekaligus memperkuat upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Halmahera Utara. (HUmas3)
humas
21 September, 2026