DISKOMINFOSAN. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, terus mendorong penguatan konektivitas transportasi laut dengan mengusulkan agar KM Ngapulu milik PT PELNI dapat singgah di Pelabuhan Tobelo. Upaya tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah E. J Papilaya, (30/9) di Ruang Meeting Sekda. Rapat tersebut turut dihadiri Asisten II, Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Disperindag, Disnaker serta UPP Tobelo.
Sekda menyampaikan bahwa konektivitas Tobelo dengan wilayah lain, khususnya jalur menuju Ambon dan kawasan Indonesia bagian barat, menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang perlu diperjuangkan melalui kajian dan data yang kuat. “Harapan kita, konektivitas Tobelo dapat semakin terbuka. Karena itu, kita perlu menyiapkan data dan memenuhi berbagai persyaratan yang menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat,” ujar Sekda dalam rapat tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Wahyudi Ahmad menjelaskan, pengusulan KM Ngapulu merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas antar daerah melalui jalur laut. Untuk mendukung usulan tersebut, diperlukan data pergerakan penumpang, potensi ekonomi, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi laut. Data tersebut nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan paparan dan pengajuan kepada Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat.
Selain aspek administrasi, rapat juga membahas kesiapan Pelabuhan Tobelo. Kondisi alur pelayaran, kedalaman pelabuhan serta kelengkapan rambu-rambu menjadi bagian penting yang perlu dipastikan dalam mendukung rencana tersebut. Pemkab Halut juga menaruh perhatian pada sejumlah fasilitas pendukung, antara lain ketersediaan air tawar, pelayanan persampahan, fasilitas penumpang, transportasi darat serta aspek keamanan pelayaran.
Ketersediaan air tawar menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat mengingat kebutuhan kapal cukup besar. Demikian pula pelayanan persampahan perlu dipastikan berjalan konsisten, termasuk dukungan fasilitas pengangkutan sampah di kawasan pelabuhan. Di sisi lain, keamanan alur pelayaran menjadi perhatian bersama. Pemkab akan mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya nelayan, untuk menjaga agar aktivitas penangkapan ikan maupun pemasangan rumpon tidak berada di jalur pelayaran kapal. Asisten II Setda Halut turut menekankan pentingnya perencanaan konektivitas yang tidak hanya menghubungkan Tobelo dengan wilayah tertentu, tetapi juga membuka peluang konektivitas Halut dengan daerah lain melalui jalur laut.
Untuk memperkuat usulan tersebut, Pemkab Halut akan melibatkan Bappeda, BPS, Paguyuban Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam penyediaan data serta penyampaian aspirasi masyarakat. Data pergerakan orang, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan transportasi akan menjadi bagian dari bahan evaluasi sebelum dilakukan penyampaian usulan secara resmi.
Diakhir rapat, Sekda menegaskan beberapa aspek pendukung perlu segera dibenahi sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam memperjuangkan agar KM Ngapulu dapat singgah di Pelabuhan Tobelo. “Jalur laut harus kita amankan, pelayanan sampah harus konsisten, ketersediaan air harus ditambah, dan data harus diperkuat,” tegasnya.
Pemkab Halut selanjutnya akan menyiapkan bahan paparan dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk proses penyampaian usulan kepada Pemerintah Pusat dan pihak terkait. Rencana singgahnya KM Ngapulu di Pelabuhan Tobelo diharapkan dapat memperluas akses transportasi masyarakat, memperkuat konektivitas antar daerah, serta memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat Halmahera Utara.(Humas1)
humas
30 September, 2026