humas 17 September, 2026 dibaca 185 kali

DISKOMINFOSAN. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terus mematangkan langkah untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta. Salah satu strategi utama adalah mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendaftarkan Anggota Keluarga Yang Lain (AKT) ke dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

Langkah strategis ini dibahas secara komprehensif dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Halmahera Utara di Ruang Meeting Fready Tjandua Lantai II Kantor Bupati, (17/9). Pertemuan ini turut didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, serta dihadiri oleh para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Perwakilan dan Bendahara Gaji lingkup Pemkab Halut.

Dalam arahannya, Sekda Halmahera Utara menegaskan bahwa rapat ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah setelah Bupati menerima penghargaan terkait UHC. Menurutnya, pemenuhan UHC Prioritas adalah langkah paling rasional saat ini untuk mendorong tercapainya UHC secara menyeluruh di Halmahera Utara. "Filosofi dari program ini sejalan dengan prinsip gotong royong BPJS Kesehatan. Kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi. Oleh karena itu, langkah terdekat yang bisa kita ambil adalah mendaftarkan anggota keluarga ASN melalui pemotongan iuran dari penghasilan," tegas Sekda.

Lebih lanjut, Sekda menargetkan program ini bisa direalisasikan secepat mungkin. "Target kita, sebelum tahun ini berakhir, UHC Prioritas sudah bisa berjalan. Ini juga selaras dengan program unggulan Ibu Gubernur, di mana masyarakat yang terdaftar bisa langsung berobat di mana saja tanpa harus menunggu lama," tambahnya. Di tempat yang sama, perwakilan Tim Cabang BPJS Halmahera Utara yang turut hadir sebagai narasumber memaparkan kondisi terkini kepesertaan jaminan kesehatan di Halmahera Utara. Pertemuan dengan para pimpinan OPD dan bendahara ini disebut sebagai tindak lanjut dari forum komunikasi sebelumnya.

"Capaian UHC di Halmahera Utara saat ini baru berada di angka 78 persen. Untuk mencapai target cakupan prioritas, strategi kita adalah memasukkan Anggota Keluarga Tambahan (AKT) seperti orang tua, mertua, hingga anak keempat dan seterusnya dari para pegawai," ungkap perwakilan BPJS. Terkait teknis pembayaran, pihak BPJS menjelaskan bahwa iuran akan ditarik melalui sistem pemotongan gaji bulanan yang diurus oleh masing-masing Bendahara Gaji OPD. Sistem ini dinilai jauh lebih menguntungkan bagi para ASN. "Hitungan iurannya jauh lebih murah dan fasilitas kelas perawatannya pun langsung mengikuti kelas pekerja ASN tersebut, dibandingkan jika mereka mendaftar melalui jalur mandiri," jelasnya.

Selain membahas kepesertaan ASN, pihak BPJS juga menyinggung program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda bagi masyarakat kurang mampu. Saat ini, tercatat masih ada kekurangan kuota sebanyak 2.300 jiwa. Namun, BPJS memastikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan Kepala Dinas Sosial dan proses penambahan kuota tersebut saat ini sudah dalam tahap pengerjaan. Dengan sinergi lintas sektor ini, Pemkab Halut optimis perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat segera terwujud secara maksima di kabupaten Halmahera Utara. (Humas3)

Bagikan