humas 13 April, 2026 dibaca 51 kali

DISKOMINFO - Bupati Halmahera Utara Dr.Piet Hein Babua, M.Si.,melakukan pertemuan dengan Direktur  Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku-Maluku Utara Syahrizal Imbar di Ambon. Senin 13 April 2026.

Pertemuan penting ini Bupati Halmahera Utara didampingi oleh Pincab Bank Maluku Malut Tobelo Cliff Thenu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Halut Andi Kbarek, SE, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Halut Yudhiahart Noya, S.Si.,M.H, Kabag Pemerintahan Oscar Bertho Mene, S. STP, M. AP, sedangkan Direktur Utama Bank Maluku Malut didampingi Kepala Divisi IT Sukarno Padja, Kepala Divisi Renstra Corsec, Faron Wedilen, Kasubdiv IT Dave Sapakoly. 

Bupati menjelaskan bahwa pertemuan dengan Direktur BPD dilakukan dalam rangka untuk mengkoordinasi tentang pengolahan pendapatan daerah berbasis elektronik. Diminta BPD menyiapkan berbagai perangkat dan aplikasi sehingga wajib pajak di Halmahera Utara tidak lagi membayar melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing tetapi pembayaran wajib pajak sudah langsung ke rekening kas daerah di BPD. 

" Selain itu kami berkoordinasi untuk bisa menerapkan pembayaran pajak daerah melalui transfer langsung lewat rekening,antar rekening atau lewat transaksi langsung, dimana wajib pajak langsung mentransfer tidak menyetor tunai " ucap Bupati. 

Bupati Piet Hein Babua menegaskan, kedepan semua wajib pajak dimana saja berada bisa melakukan pembayaran berbasis elektronik. 

Pada pertemuan tersebut, Direktur Utama dan jajaran Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut menyambut baik ide, gagasan dan rencana yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Utara. 

Bupati menambahkan,pihak BPD menyanggupi untuk segera menyediakan semua perangkat,sehingga jangka waktu dua minggu dari sekarang aplikasi itu sudah mulai dicoba di kabupaten Halmahera Utara.

Kunjungan Bupati Piet Hein Babua ke Direktur BPD Maluku Malut di Ambon merupakan langkah strategis dalam mempercepat elektronifikasi transaksi Pemda. Hal ini sejalan dengan komitmen BPD Maluku  Malut untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi.(Humas 2).

Bagikan