DISKOMINFO. Menyikapi perkembangan situasi di tanah air, dimana banyak daerah mulai bergejolak. Bupati Halmahera Utara Dr Piet Hein, M.Si mengadakan rapat sekaligus dialog dengan Organisasi Kepemudaan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Bupati, lantai II Kantor Bupati (2/9).
Mendampingi Bupati, Kapolres Halmahera Utara, yang mewakili Dandim, OPD terkait serta Sekretaris Daerah Drs E. J Papilaya, MTP yang menjadi moderator. Dalam pertemuan tersebut yaitu GAMKI, GMKI, ANSOR, GMNI, Pemuda Katolik dan lainnya.
“Kita semua bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketentraman daerah ini. Mari kita memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk tampil beda dari daerah lain. Menyuarakan aspirasi tidak hanya dengan demo, tapi ruang dialog juga bisa. Hal-hal yang masih kurang, soal pelayanan dari pemerintah. Ataupun ada masukan, mari suarakan dengan santun, kami terbuka untuk menerima. Namun, jangan dilakukan sampai mengganggu ketentraman masyarakat,”kata Bupati saat membuka dialog.
masing-masing Sedangkan Organisasi Kepemudaan, menyuarakan tentang isu Nasional maupun Isu Lokal di daerah ini. Mulai dari masalah tapal batas, masalah warga roko yang ditahan di Halbar, BBM (Pertalite, dan Minyak Tanah) yang langka, Hilirisasi Kelapa sampai pada BPJS.
“Bersyukur kita ada di tempat ini, dalam satu meja untuk berdialog soal permasalahan yang ada di daerah ini. Pemda sedang mengupayakan untuk menyelesaikan semua itu. Untuk Tapal Batas Pemda akan ambil langkah untuk hal ini. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat (ASN, Camat dan Kades) akan memberikan pelayanan terbaik. Minyak tanah, kelemahan ternyata ada di distribusi. Kami akan berkonsultasi dengan BPH Mingas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi), untuk mendapat pencerahan soal ini, baik itu jumlah kuota maupun distribusinya. Begitu juga dengan penyimpangan yang terjadi pada BBM bersubsidi jenis Pertalite, akan ditindak tegas. Soal warga Roko, sudah ada tim yang diutus mendampingi. Begitu juga dengan BPJS, dan untuk krisis listrik, berharap masyarakat bersabar karena mesin baru sudah ada, dan masi diintegrasikan ke sistem. Semuanya sementara diselesaikan. Dan akan menyediakan anggaran untuk dialog kepemudaan seperti ini, dalam APBD tahun 2026,” kata Bupati.
Lebih lanjut ia, menjelaskan soal Hilirisasi Kelapa, Pemda Halut sedang mengupayakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah lewat kelapa. Karena kalau produk yang dihasilkan dari kelapa di export melalui daerah lain, tentu kita tidak dapat nilai tambah. Masalahnya pelabuhan kita, masi berstatus pelabuhan pengumpul. Pemda Halut sedang mengupayakan, agar produk kelapa kita tetap dicatatkan dari daerah ini.
Pemerintah Pusat, sedang menggalakkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan. Kebijakan Pemerintahan Piet-Kasman, ingin menambah Penghasilan Daerah dari Hilirisasi kelapa. Mengingat tahun depan seluruh daerah di Indonesia akan terdampak dengan pemotongan DAU karena efisiensi. Untuk itulah Hilirisasi Kelapa harus dilakukan untuk masa depan masyarakat Halmahera Utara. Kelapa bukan sekedar kopra, namun dapat dikelola di daerah ini, menjadi banyak produk untuk menambah nilai ekonominya. Jika sudah ada beberapa Perusahaan yang hadir tentu akan menyerap tenaga kerja dan perputaran ekonomi akan meningkat.
Di akhir pertemuan, disepakati bahwa boleh menyatakan pendapat tapi tidak boleh anarkis dan mengganggu ketentraman masyarakat. Hastag Jaga Indonesia, Jaga Halmahera Utara dan Tolak Aksi Anarkis menjadi kesepakatan dalam pertemuan ini. (Humas 1)
humas
02 September, 2025