DISKOMINFOSAN – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut permasalahan sengketa lahan di kawasan KM 19, Kecamatan Galela Barat, Kamis (12/11/2026).
Rapat yang berlangsung pukul 15.30 WIT di Ruang Meeting Fredy Djandua, Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, dipimpin langsung Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua.dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi kehutanan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, kepala desa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait membahas status kawasan hutan lindung, aktivitas masyarakat, serta alternatif penyelesaian melalui skema perhutanan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Halmahera Utara E.J. Papilaya membuka rapat dan menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan mendengarkan perkembangan penanganan permasalahan kawasan hutan lindung dari seluruh pihak terkait sekaligus menerima arahan Bupati sebagai dasar tindak lanjut penyelesaian.
Camat Galela Barat Abdul Wadud Umar Show dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa pemerintah kecamatan telah melakukan peninjauan lokasi bersama perwakilan lima desa berdasarkan surat tugas. Tim juga telah diarahkan untuk menghindari perdebatan di lapangan mengingat lokasi yang dipermasalahkan merupakan kawasan hutan lindung.
Sementara itu, Camat Galela Selatan Arif Rizaldi, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil peninjauan dan pengecekan menggunakan GPS, wilayah KM 19 masuk dalam kawasan hutan lindung. Masyarakat pun diimbau tidak membuka lahan baru serta tetap menjaga keamanan dan ketertiban sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, sejumlah kepala desa menyampaikan aspirasi masyarakat terkait lahan yang selama ini telah dikelola secara turun-temurun. Kepala Desa Samuda, Erwin Rasai misalnya, mengungkapkan bahwa sebagian lahan yang telah ditanami tanaman produktif di wilayah Totalaga,Gorotai,Tounu, Sikawisi, Hum, dan Libabu diklaim sebagai milik masyarakat Desa Samuda.
Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat telah mengikuti arahan pemerintah untuk tidak membuka lahan baru, meskipun terdapat dugaan penebangan tanaman milik warga oleh oknum tidak dikenal.
Kepala Desa Igobula Bahrun Wangelaha turut mengharapkan pemerintah daerah dapat mengupayakan solusi melalui skema perhutanan sosial. Menurutnya, masyarakat selama ini memanfaatkan lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tetap berupaya menjaga keamanan dan ketertiban.
Aspirasi serupa disampaikan Kepala Desa Bale Rinto Manosu dan perwakilan pemerintah desa lainnya. Mereka meminta agar penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, dengan tetap memberikan kepastian kepada masyarakat yang telah terlanjur mengelola lahan, serta mencegah munculnya konflik antarkelompok warga.
Dari sisi kehutanan, Kepala KPH Wilayah Halmahera Utara, Fredy Nitalesi, menjelaskan bahwa kawasan hutan lindung tidak dapat dikelola secara bebas oleh perorangan. Selain itu, lahan yang berada di dalam kawasan hutan lindung tidak dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM).
Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki 72 izin perhutanan sosial, yang terdiri dari 71 skema hutan desa dan satu skema hutan kemasyarakatan. Desa Samuda telah memiliki izin perhutanan sosial, sedangkan Desa Igobula, Ori, dan Bale belum memiliki izin.
Menurutnya, salah satu alternatif penyelesaian permasalahan KM 19 adalah mengusulkan kawasan tersebut melalui program perhutanan sosial. Prosesnya harus diawali dengan pembentukan kelompok masyarakat, verifikasi lapangan, serta pemenuhan persyaratan yang ditetapkan kementerian terkait.
Perwakilan pengurus perhutanan sosial, Radius Simanjuntak, turut menjelaskan bahwa penetapan kawasan hutan lindung mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain tingkat kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan.
Ia menawarkan dua skema yang dapat dipertimbangkan untuk pengelolaan kawasan KM 19, yakni hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Melalui skema tersebut, masyarakat berpeluang memperoleh persetujuan pengelolaan kawasan dalam jangka waktu hingga 35 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, ia menegaskan bahwa pemanfaatan kawasan tetap harus memperhatikan fungsi ekologis hutan, termasuk penerapan sistem agroforestri dan larangan pembukaan lahan baru selama proses pengusulan berlangsung.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bersikap tegas dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung.
Bupati menjelaskan bahwa masyarakat yang telah memiliki tanaman atau lahan yang terlanjur digarap masih dapat melakukan perawatan sesuai arahan instansi kehutanan. Namun, aktivitas pembukaan maupun perluasan lahan baru tetap dilarang.
Sebagai langkah penyelesaian, Bupati mengarahkan agar kawasan KM 19 diupayakan masuk dalam program perhutanan sosial dengan melibatkan OPD terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, serta instansi kehutanan.
Ia juga meminta aparat penegak hukum, Polisi Kehutanan, dan pihak kepolisian di tingkat kecamatan untuk memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan pengelolaan kawasan hutan lindung.
Bupati turut mengingatkan seluruh pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga agar menahan diri serta tidak melakukan tindakan sepihak yang berpotensi memicu konflik.
Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan Sekda Halmahera Utara, terdapat sejumlah langkah tindak lanjut yang disepakati bersama.
Pertama, seluruh masyarakat diminta menghentikan sementara aktivitas di kawasan hutan lindung, khususnya pembukaan dan perluasan lahan baru.
Kedua, pihak Balai akan melaksanakan sosialisasi pada minggu terakhir November 2026. Sosialisasi tersebut akan membahas ketentuan aktivitas masyarakat, jenis tanaman yang diperbolehkan, serta mekanisme pengajuan perhutanan sosial, termasuk pembentukan kelompok dan pengisian formulir persyaratan.
Ketiga, OPD terkait diminta melakukan pendampingan dan berkoordinasi dengan instansi kehutanan guna mendukung proses penyelesaian permasalahan.
Keempat, masyarakat diimbau tetap menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan hingga seluruh tahapan penyelesaian selesai dilaksanakan.
Kelima, instansi berwenang diminta melakukan penegasan dan penentuan batas-batas kawasan hutan lindung agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai wilayah yang masuk dalam kawasan tersebut sehingga dapat menghindari pelanggaran.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berharap penyelesaian permasalahan sengketa lahan KM 19 dapat dilakukan secara terukur, mengedepankan musyawarah, memberikan kepastian kepada masyarakat, serta tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan hutan lindung.(Humas 2).
humas
12 November, 2026