DISKOMINFOSAN – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendapat dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam upaya mengendalikan kenaikan harga cabai rawit. Dukungan tersebut diwujudkan melalui fasilitasi pengiriman sebanyak 7 ton cabai rawit dari Probolinggo, Jawa Timur, ke Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara(30/10).
Pengiriman ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi antardaerah, sekaligus menekan disparitas harga komoditas pangan, khususnya menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, fasilitasi pengiriman cabai rawit tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat konektivitas perdagangan antardaerah dengan menghubungkan daerah sentra produksi dan daerah yang mengalami keterbatasan pasokan.
Menurutnya, tambahan pasokan diharapkan dapat menjaga keseimbangan harga serta memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Fasilitasi ini dilakukan Kemendag bersama Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara dan didukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag per 27 Oktober 2026, harga cabai rawit di Halmahera Utara berada pada kisaran Rp150.000 per kilogram. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dilakukannya intervensi pasokan dari daerah sentra produksi.
Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, serta Badan Pangan Nasional atas dukungan fasilitasi distribusi cabai rawit ke Halmahera Utara.
Bupati berharap, tambahan pasokan sebanyak 7 ton dari Jawa Timur dapat memperlancar distribusi, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta membantu menekan lonjakan harga cabai rawit di daerah.
“Pengiriman cabai ini dapat memperlancar distribusi komoditas dari daerah penghasil ke daerah yang membutuhkan. Tambahan pasokan dari Jawa Timur diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menekan harga cabai yang telanjur melonjak. Kami berharap tambahan pasokan tersebut dapat menekan harga hingga di bawah Rp100.000 per kilogram,” ujar Piet.
Selain fasilitasi pengiriman cabai rawit, upaya penguatan pasokan juga dilakukan melalui kerja sama antardaerah (KAD). Penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Pemerintah Kabupaten Malang pada 19 Oktober 2026, yang turut didukung Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Halut dalam membangun konektivitas pasokan pangan dengan daerah sentra produksi, sehingga kebutuhan komoditas pangan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Pemerintah juga terus mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengatasi berbagai kendala distribusi, termasuk melalui optimalisasi jalur transportasi laut maupun udara dengan mempertimbangkan kecepatan pengiriman dan efisiensi biaya.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berkomitmen memperkuat pengendalian inflasi daerah, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen mewujudkan Halmahera Utara yang Setara, melalui penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.(Humas1)