DISKOMINFOSAN. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting (HLM) dengan tema “Inflasi Terjaga, Langkah Maju Membangun Halmahera Utara”, Kamis (24/9/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Meeting Fready Tjandua Lantai II Kantor Bupati Halut tersebut dibuka oleh Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., didampingi Wakil Bupati Halut, Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd. HLM TPID tersebut dihadiri Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Sekretaris Daerah Halut, para Asisten Setda dan Staf Ahli, Forkopimda, pimpinan OPD, para camat, instansi vertikal, pimpinan perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan ini menjadi wadah koordinasi untuk memperkuat sinergi sekaligus merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di Kabupaten Halmahera Utara.
Dalam laporan panitia disampaikan bahwa pengendalian inflasi dilakukan melalui strategi 4K, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Strategi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan guna mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi pergerakan harga kebutuhan pokok, termasuk produksi, distribusi, kondisi cuaca, dan ketersediaan komoditas pangan.
Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa HLM merupakan forum strategis yang diharapkan mampu menghasilkan keputusan dan langkah konkret yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Menurutnya, inflasi merupakan persoalan lintas sektor sehingga membutuhkan kolaborasi dan pembagian peran yang jelas dari seluruh pihak. “Setiap kebijakan yang kita rumuskan bersama harus memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati juga menyoroti perkembangan harga sejumlah komoditas pangan, khususnya cabai, yang menjadi salah satu komoditas yang memberikan tekanan terhadap harga di daerah. Untuk itu, diperlukan langkah strategis dalam meningkatkan produksi lokal, menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya menyiapkan strategi cadangan apabila produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dikembangkan adalah memperkuat kerja sama pasokan antardaerah sehingga ketika terjadi kekurangan komoditas, kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi.
“Kita harus memiliki strategi cadangan. Ketika produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, harus ada langkah intervensi yang memungkinkan pasokan dari luar daerah masuk dengan cepat dan harga tetap terkendali,” jelasnya. Selain membahas pengendalian inflasi, Bupati turut menyampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah perlu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, stabilitas harga dan terjaganya daya beli masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara nyata.
Dalam kesempatan tersebut, HLM TPID juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sarana dan prasarana serta karamba melalui Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA) Tahun 2026 dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Bantuan tersebut diserahkan kepada Kelompok Budidaya Ikan Wasijaya, Desa Togawa, serta Kelompok Tani Wahyu Tani Makmur, Desa Persiapan Hero Ino/UPT Tugoliua, Kecamatan Tobelo Barat. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi masyarakat, memperkuat sektor pangan dan perikanan, serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Melalui HLM TPID ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendorong agar koordinasi dan pembahasan yang dilakukan dapat ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan. Penguatan produksi pangan lokal, jaminan pasokan, kelancaran distribusi, penguatan kerja sama antardaerah, serta komunikasi yang efektif diharapkan dapat mendukung pengendalian inflasi sekaligus memperkuat perekonomian daerah.(Humas3)
humas
24 September, 2026