DISKOMINFOSAN. Untuk mendukung perumusan perencanaan pelaksanaan RPJPN dan RPJPD, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama RISE Indonesia melalui Survey Akses Keuangan daerah (SASKAD) di kabupaten Halmahera Utara. Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Supervisi dan Enumerator Survei Akses Keuangan Daerah (SASKAD), yang berlangsung pada 2–4 September 2026 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Halut.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekda Halut Drs E. J Papilaya, M.TP dan hadir memberikan sambutan melalui zoom meeting ibu rosy Wediawaty, SE, M,Sc, M.S.E Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS. Arinengwang Gusta Galung Raharjo, Kepala Divisi Pengembangan Inklusi Keuangan Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK. Faisal S. Yunus Manajer Bidang Pengawasan Prilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah dan Layanan Manajemen Strategi Kantor OJK Provinsi Maluku Utara. Serta ibu Caroline Mangowal, Phd selaku Direktur RISE Indonesia.
Sekretaris Daerah dalam sambutannya, menyatakan “Sanggat bangga Halmahera Utara menjadi lokus, Supervisi dan Enumerator Survei Akses Keuangan Daerah (SASKAD),” kata Sekda. Ia juga menjelaskan tentang pentingnya data. Data harus di update, data terbaru karena hasil survey akan menjadi bagian Satu Data Indonesia. Untuk itu data yang didapat harus akurat update dan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Bekerjalah dengan baik penuh kesadaran dan dapat dipertanggung jawabkan, pesan Sekda, pada peserta yang berasal dari 12 kecamatan di Halut yang akan di survey tentang akseas keuangan daerah.
Bimtek ini bertujuan, meningkatkan pemahaman dan keterampilan para supervisor serta enumerator dalam pelaksanaan survei, sehingga proses pengumpulan data terkait akses keuangan masyarakat dapat dilakukan secara tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data yang berkualitas sebagai bahan informasi dan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, khususnya terkait peningkatan akses dan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menegaskan pentingnya dukungan seluruh pihak dalam menyukseskan pelaksanaan SASKAD, sehingga hasil survei dapat memberikan gambaran yang lebih baik mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di daerah.(Humas1)
humas
02 September, 2026