DISKOMINFO – Terkait Opini publik mengenai Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai jarang berada di Halmahera Utara dan sering keluar daerah, Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., memberikan penjelasan tegas dan rinci mengenai alasan serta hasil nyata dari perjalanan tersebut.Rabu 19 Agustus 2026.
Bupati menjelaskan bahwa tahun 2026 ini, pemerintah pusat melakukan pemotongan Transfer Ke Daerah, sehingga hampir seluruh daerah mengalami kesulitan dalam membiayai pembangunan.
Hampir semua program kegiatan pembangunan ditarik kembali ke pusat. Oleh karena itu, untuk tetap mendapatkan alokasi pembangunan, pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi dan pendekatan langsung ke pusat, tidak bisa hanya melalui telepon maupun hanya berdiam di Tobelo.
"Koordinasi tidak bisa dilakukan lewat telepon saja. Koordinasi tidak bisa duduk diam di Tobelo. Jika Bupati dan Wakil Bupati hanya ada di Tobelo, jangan berharap ada pembangunan yang masuk," tegas Bupati.
Upaya koordinasi yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati sepanjang tahun 2026 hingga saat ini telah membuahkan hasil yang sangat signifikan.
Dikatakannya, Kabupaten Halmahera Utara berhasil mendapatkan alokasi pembangunan dari APBN sebesar lebih dari Rp700 miliar, yang terdiri dari APBN dan sumbangan pihak ketiga untuk pembangunan sarana fisik.
"Jika dibandingkan dengan hasil yang sebesar itu, perjalanan dinas tersebut membawa pulang hasil yang nyata ke daerah. Bahkan kemungkinan besar Halmahera Utara menjadi kabupaten dengan alokasi pembangunan terbesar dari pemerintah pusat di seluruh Provinsi Maluku Utara pada tahun 2026 ini," ungkapnya.
Bupati menegaskan bahwa dana tersebut tidak masuk ke kas daerah maupun dikelola langsung oleh Pemda Halut.
Dijelaskannya, program-program tersebut dikelola oleh balai-balai dan instansi vertikal pusat. Yang perencanaannya dan desain, serta data usulan, itu yang disiapkan oleh pemerintah daerah sebelum diajukan ke pusat.
Namun yang menjadi prioritas, bukan siapa yang mengelola dana, melainkan bagaimana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Halmahera Utara.
Keberhasilan ini kata Bupati tidak lepas dari kolaborasi yang terjalin baik antara Pemerintah Kabupaten Halut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta Anggota DPR RI Fraksi Golkar Ibu Alien Mus, S.H. dan Ibu Irene Roba, mereka masing-masing kemudian memperjuangkan seperti yang sudah dilakukan di berbagai sektor, seperti pertanian serta pekerjaan umum. Dari semua kekuatan ini, disatukan untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
Bupati menyebutkan, beberapa hasil konkret yang akan segera dirasakan masyarakat antara lain, Sekolah Rakyat yang rencananya akan diresmikan pada 31 Agustus 2026, dengan total nilai sekitar Rp 200 miliar, Bronjong dan pengendalian banjir Rp 120 miliar, di Desa Asmiro, Jembatan Gantung yang ada di Gulo, serta rencananya tahun ini melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk jalan daerah yaitu pembangunan jalan yang lokasinya dari kawasan pemerintahan hingga desa Pale.
"Uang itu tidak ada di daerah, semua ada di pusat. Jika kita tidak berjuang dan berkoordinasi, jangan berharap bagian itu datang ke Halmahera Utara. Semua perjalanan itu bukan tanpa alasan, semua membawa hasil yang nanti di rasakan manfaat bagi masyarakat, bagi kita semua," tutup Bupati.(Humas 2).
humas
20 Agustus, 2026