DISKOMINFOSAN. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar rapat evaluasi dan koordinasi dalam rangka tindak lanjut hasil rapat bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Ternate. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, didampingi Wakil Bupati Dr. Kasman HI Ahmad, S.Ag., M.Pd dan Sekretaris Daerah E.J. Papilaya, M.TP, serta diikuti para asisten, staf ahli, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pimpinan OPD. Kegiatan berlangsung di Ruang Meeting Fredy Tjandua (FTJ) Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara, Rabu (21/01).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya kesiapan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) serta penataan administrasi yang tertib dan sesuai ketentuan. Ia meminta seluruh OPD memperbaiki pola komunikasi saat proses pemeriksaan, khususnya dalam penyediaan data, agar tidak terkesan berbelit-belit dan dapat memperlancar proses evaluasi.
Selain itu, Bupati mengungkapkan bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Halmahera Utara saat ini masih berada pada kisaran 40 persen, dengan hanya satu indikator tersisa sehingga berada pada urutan ketiga dari bawah. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi serius bagi OPD.
Sementara itu, Wakil Bupati Dr. Kasman HI Ahmad menegaskan bahwa meskipun rapat ini bersifat pendahuluan, namun akan menjadi bahan evaluasi penting ke depan. Ia meminta seluruh OPD menyiapkan dokumen secara disiplin, memastikan kehadiran pimpinan agar koordinasi dan pemantauan dapat berjalan optimal, serta memahami risiko pekerjaan yang tidak hanya berdampak pada unit kerja, tetapi juga pada organisasi secara keseluruhan.
Wakil Bupati juga mengingatkan agar OPD menyiapkan jawaban dengan baik, memastikan ketersediaan jaringan internet selama proses evaluasi, serta lebih cekatan dalam penelitian awal SPM agar capaian ke depan dapat meningkat dan berada di atas 60 persen. Ia juga turut mengapresiasi penanganan cepat tanggap darurat sebelumnya yang dinilai sangat luar biasa, sehingga status tanggap darurat dapat segera dicabut dan kondisi kembali normal.
“Capaian prestasi daerah, termasuk dalam bidang hilirisasi, menjadi bagian penting dalam membangun citra positif daerah. Saat ini kita harus berpikir nasional dan bertindak lokal, serta berpihak pada percepatan perkembangan ekonomi daerah,” ujar Wakil Bupati.
Dalam penegasannya, Wakil Bupati juga menyampaikan empat poin utama yang harus menjadi perhatian OPD, yaitu menyiapkan SPJ dengan baik, membangun komunikasi yang efektif, memastikan tindak lanjut administrasi, serta mengantisipasi proses hukum sejak dini agar tidak menimbulkan permasalahan dalam Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (RHP).
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah E.J. Papilaya menyampaikan bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Utara saat ini memperoleh nilai B, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam tata kelola keuangan daerah dan menjadi modal penting untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.
Melalui rapat ini, Bupati berharap seluruh OPD dan PPK dapat meningkatkan koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara dapat berjalan lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab.(Humas3)
humas
21 Januari, 2026