Berita dan Informasi 34 Kepala Desa Dikukuhkan untuk Perpanjangan Masa Jabatan 2 Tahun

  DISKOMINFOSAN. Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 100.3/4179/SJ tertanggal 31 Juli 2025, tentang perpanjangan masa jabatan Kades, dari 6 tahun menjadi 8 tahun.  Maka hari ini 15 Oktober 2025 dilakukan Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan 34 Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Utara periode 2017-2023. Dengan pengukuhan ini masa jabatan 34 Kades ditambah 2 tahun terhitung dari tanggal pengukuhan.   Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan 34 Kepala Desa, dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara Dr.Piet Hein Babua M.Si, di ruang pertemuan Fredy Tjandua lantai II kantor Bupati Halmahera Utara berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 141/213/HU/2025.    34 Kepala Desa yang dikukuhkan dari 12…Baca selengkapnya

Berita dan Informasi Asisten 1 Drs F.N Sahetapy, MH : “Jabatan Adalah Anugerah dan Kesempatan untuk Berkarya”

    DISKOMINFOSAN. Bertempat  di ruang rapat Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (15/10) dilakukan serah terima jabatan dari Plt Kadis Perkim Ir. Valentino Leiwakabessy, MMA kepada Drs. Wenas Rompis sebagai Plt Kadis Perkim.  Yang disaksikan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Drs F.N Sahetapy, MH.   Dalam arahanya, Sahetapy menyatakan ini biasa saja dalam menata kembali prestasi kerja. “Jabatan adalah Anugerah dan Kesempatan untuk Berkarya,” kata Asisten 1. Lebih lanjut ia perpesan agar menjaga kekompakan dalam tim kerja, saling mendukung dan membangun sinergitas.   Valentino Leiwakabessy kembali menduduki jabatannya sebagai staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Politik dan HUkum. Hadir dalam…Baca selengkapnya

Berita dan Informasi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara, Lakukan Sosialisasi Perda dan Ranperda di Tobelo

    DISKOMINFOSAN. Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara melakukan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2025. Di hotel Green Land Tobelo Halmahera Utara (15/10). Dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara Drs E. J Papilaya, MTP mewakili Gubernur.   Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara yang telah dibentuk dan diundangkan adalah Pertama, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kedua Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2045. Dan ketiga Peraturan Daerah Provinsi Maluku…Baca selengkapnya

Berita dan Informasi F.N.Sahetapy Buka Rapat Tim Pengawasan Orang Asing Di Kabupaten Halmahera Utara .

DISKOMINFOSAN - Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Halmahera Utara Drs.F.N. Sahetapy,S.IP.,M.H membuka secara resmi Rapat Tim Pengawasan Orang Asing kabupaten Halmahera Utara dengan tema " Sinergitas Tim Pora dalam pengawasan orang asing di Kabupaten Halmahera Utara " yang bertempat di hotel Greenland desa Gura kecamatan Tobelo Halmahera Utara. Selasa 14 Oktober 2025.   Asisten I Setda Halut Bidang Pemerintahan F N Sahetapy yang mewakili Bupati Halmahera Utara membuka kegiatan dengan resmi dan menyampaikan bahwa Kegiatan ini memiliki arti penting dalam upaya memperkuat sinergi antar instansi dalam pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.   "Sebagaimana kita…Baca selengkapnya

Berita dan Informasi Rapat Penilaian Kematangan Organisasi

    DISKOMINFOSAN. Bertempat di ruang pertemuan Sekretaris Daerah, dilakukan Rapat Penilaian Kematangan Organisasi. Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata laksana (14/10). Dalam rapat tersebut  diundang OPD yang menjadi sampel penilaian yaitu dua Dinas dan dua Badan serta Inspektorat dan Setwan.   Pematangan organisasi adalah proses yang menilai tingkat kesiapan dan kematangan suatu organisasi, khususnya perangkat daerah, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara efisien dan efektif. Penilaian kematangan organisasi mencakup berbagai aspek seperti tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, inovasi, perencanaan, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu layanan, standar operasional prosedur, pendidikan dan pelatihan, analisis kebijakan, manajemen sumber daya, manajemen risiko,…Baca selengkapnya