DISKOMINFO. Pertemuan antara Bupati Dr. Piet Hein Babua, M.Si dengan Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Halmahera Utara berlangsung di ruang rapat Fredy Tjandua, lantai dua Kantor Bupati (3/9). Dalam pertemuan tersebut dibicarakan situasi dan kondisi Halmahera utara. Masukan dan saran dari peserta rapat menjadi yang utama pertemuan ini.
“Menyikapi situasi dan kondisi di tanah air, dimana banyak daerah yang bergejolak. Akibat ketidakpuasan terhadap pelayanan dan kebijakan pemerintah. Aspirasi disampaikan awalnya baik namun ada penumpang gelap. Hingga ada ungkapan yang menyatakan Indonesia tidak baik baik. Untuk hal tersebut, kami selaku Pemimpin Daerah mengadakan pertemuan ini. Saran masukan sangat diharapkan untuk mempertahankan keamanan dan kenyamanan daerah ini. Bersyukur sampai saat ini, Halmahera Utara aman. Berkat kerja sama kita semua.” kata Bupati mengawali pertemuan.
Lebih lanjut Bupati menjelaskan, Isu krusial di Pusat tentang kenaikan Pajak dan gaji DPR , berpengaruh sampai ke Daerah. Di banyak daerah, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota didemo. Isu di Daerah pun dimainkan, ketika masih ada kekurangan dan ketidakpuasan dalam pelayanan pemerintahan. Untuk Halmahera Utara, ada beberapa hal yang setidaknya menjadi isu daerah yang kemungkinan akan menjadi alasan unjuk rasa.
Masalah DOB, Galela Loloda dan Kao Raya, saat ini bukan lagi kewenangan Pemda, karena masih Moratorium. Mengawali kepemimpinan Piet-Kasman, kami mulai menyelesaikan sedikit demi sedikit permasalahan daerah. Mulai dari membayar utang BPJS. Hak pegawai, gaji diterima awal bulan tanggal 1 tidak tertunda. Siltap, ADD dan DD untuk desa kami usahakan bayar tiap bulan, meski yang terhutang lalu, kami akan bayar. Yang penting saat ini kita berjalan sebagai mana mestinya.
Tentang Revisi tata ruang wilayah, tujuannya memetahkan kembali daerah yang potensial untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola potensi tersebut. Saat ini digalakkan Koperasi Merah Putih di setiap desa. Mengenai Pemadaman listrik, secara bergilir bahkan sering terjadi mendadak akibat adanya defisit daya 3 MW, karena ada Mesin PLN yang rusak . Namun Mesin baru telah tiba di Mamuya dan sementara diintegrasikan ke sistem. Dalam perencanaan berfungsi akhir September.
Kemudian soal Hilirisasi Kelapa. Dalam wawancara dengan CNN, Pemda Halut sedang mengupayakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah lewat kelapa. Karena kalau produk yang dihasilkan dari kelapa di ekspor melalui daerah lain, tentu kita tidak dapat nilai tambah. Masalahnya pelabuhan kita, masi berstatus pelabuhan pengumpul. Pemda Halut sedang mengupayakan, agar produk kelapa kita tetap dicatatkan dari daerah ini.
Pemerintah Pusat, sedang menggalakkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan, lewat pajak dan lain lain. Kebijakan Pemerintahan Piet-Kasman, ingin menambah Penghasilan Daerah dari Hilirisasi kelapa. Mengingat tahun depan seluruh daerah di Indonesia akan terdampak dengan pemotongan DAU. Untuk itulah Hilirisasi Kelapa harus dilakukan untuk masa depan masyarakat Halmahera Utara. Mengelola kelapa untuk menambah nilai ekonominya. Jika sudah ada beberapa Perusahaan yang hadir tentu akan menyerap tenaga kerja dan perputaran ekonomi akan meningkat.
Menyangkut permasalahan daerah, kami sudah berupaya untuk menjelaskan semuanya. Hari ini untuk menjaga situasi diharapkan kerjasama Pemerintah dan FORKOPIMDA serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Pihak Perguruan Tinggi untuk berperan menjaga keharmonisan daerah ini dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat dan mahasiswa, papar bupati menutup penjelasannya.
Selanjutnya dalam dialog, peserta rapat memberikan masukan. Forum seperti ini harus intens dilakukan. Bukan hanya dalam situasi seperti ini. Tokoh Agama akan berperan dengan memberikan Surat Edaran kepada Umat (Muslim dan Kristen). Untuk kristen baik dari sinode GMIH, dan katolik dan denominasi gereja yang ada di Halut akan dibacakan minggu depan dalam ibadah ibadah agar umat jangan terpancing dengan isu-isu keamanan adalah yang utama. Dari pihak Muslim, MUI akan berperan, begitu juga dengan kantor kementerian agama dihalut akan menggerakkan penyuluh muslim maupun Kristen untuk menyuarakan hal ini.
Dari Perguruan tinggi di halut sepakat, akan terus memantau pergerakan mahasiswa. Aspirasi boleh disuarakan namun tidak anarkis. Jika anarkis harus ditindak tegas. Dan perguruan tinggi akan terus memberikan pencerahan pada mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi dengan santun.
Dari Forkopimda, Ketua Dewan menyampaikan terima kasih kepada TNI Polri yang sudah mengawal daerah ini. Kerjasama sebagai legislatif dan eksekutif, komunikasi baik. Kami bersama membangun daerah ini. Sedangkan dari Kapolres dan Dandim menyatakan sampai saat ini situasi aman terkendali karena doa dan kerja keras kita semua. Dan dari ketua Pengadilan mengemukakan, Komunikasi dan informasi harus dikedepankan. Karena persepsi setiap orang berbeda terhadap satu masalah. Kuncinya ada di komunikasi antar kita bersama dan diinformasikan kepada masyarakat.
Akhir pertemuan Sekretaris Daerah Drs. E. J. Papilaya, MTP yang menjadi moderator dalam pertemuan ini, menyimpulkan. Ada 7 poin kesepakatan, yaitu Pertama, menjaga Halmahera Utara tetap aman, rukun dan damai serta Setara. Kedua, Bangun komunikasi yang baik. Ketiga, investrasi di daerah ini harus dijaga, untuk kesejahteraan masyarakat. Keempat, Publikasi ke media sangat penting agar jangan terjadi miskomunikasi. Pemerintah harus mempublikasikan setiap kegiatan. Kelima, menyampaikan aspirasi harus dengan santun tanpa anarkis dan mengganggu masyarakat (fasilitas umum). Keenam, Pertemuan berkala seperti ini harus sering dilakukan. Ketujuh Hastage Torang jaga Indonesia, torang Jaga Halmahera Utara. Tolak aksi anarkis, menjadi komitmen kita bersama. (Humas1)
humas
03 September, 2025