DISKOMINFOSAN - Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Mahasiswa Halmahera Utara (AMARAH) di depan Kantor DPRD yang bertepatan dengan Rapat Paripurna Rancangan Perubahan APBD 2025 oleh DPRD Halmahera Utara, Bupati Piet Hein Babua dan Anggota DPRD langsung temui massa aksi, dan duduk beralaskan lantai melakukan dialog, Selasa 2 September 2025.
Orasi yang dimulai sekitar pukul 12.00 WIT tersebut awalnya didepan pintu pagar masuk kantor DPRD yang dijaga ratusan aparat keamanan yang tergabung yaitu Polri-TNI dan Satpol PP. Massa aksi juga membakar ban bekas sebagai simbol perjuangan menyampaikan aspirasi kepada DPRD dan Pemerintah Daerah.
Berikut tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi AMARAH yaitu, Evaluasi dan Reformasi Rezim Prabowo-Gibran, Realisasi makan siang bergizi gratis di Halmahera Utra, Selesaikan masalah air bersih di Desa TPI Kecamatan Tobelo Tengah, Tuntaskan infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Halmahera Utara, Mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas tindakan represif aparat negara, Selesaikan sengketa laha PT. TUB dan bebaskan tujuh masyarakat adat galela, Sahkan RUU Masyarakat adat, Perampasan Aset, PPRT, dan Revisi undang-undang ketenagakerjaan tanpa skema Omnibus Law.
Kemudian, massa juga menuntut agar Pemda Halut segera evaluasi terkait penerapan retribusi di pasar yang moderen Tobelo, Tangkap dan adili mafia BBM subsidi di Halut, Hapus pemborosan tunjangan DPRD Halut yang membebani APBD, Pemda segera melakukan penataan kota dan Pemda turut mengawal proses hukum Afan Kurniawan.
Dan menariknya, aksi unjuk rasa tersebut bertepatan dengan Rapat Paripurna Rancangan Perubahan APBD 2025, dengan kondisi tersebut Bupati Piet Hein Babua dan anggota DPRD memilih untuk menemui langsung massa aksi di depan lobi Kantor DPRD untuk berdialog sambil duduk melantai.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan untuk meminta kepada massa aksi agar selalu menjaga ketertiban dan keamanan Bumi Hibua Lamo kabupaten Halmahera Utara agar selalu tercipta kedamaian dan ketentraman di masyarakat.
"Kita semua mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di kabupaten Halmahera Utara. Jika negeri ini mau aman dan damai, segala sesuatu yang terjadi dapat dibicarakan dengan baik dan jangan kita terpancing dengan orang-orang yang akan merusak daerah ini kedepannya," pintanya Bupati.
Bupati juga bilang, selaku Bupati akan merespon apa yang akan sampaikan dalam aksi, Jika saudara-saudara datang dengan niat tulus dan pulang dengan satu kesepakatan yang baik. Dalam Pemerintahan kami Piet Hein Babua - Kasman Hi.Ahmad, telah melakukan efesiensi anggaran perjalanan dinas DPRD dan seluruh OPD sebelum adanya kebijakan dari Pemerintah pusat.
"Karena kami Bupati dan Wakil Bupati sangat memahami kondisi Daerah ini dari masalah anggaran, untuk dapat melumasi hutang-hutang yang dari pemerintah sebelumnya. Sehingga diawal usai pelantikan kami, kami bersepakat untuk melunasi hutang BPJS Kesehatan sebesar 25 Milyar itu agar masyarakat kembali menikmati untuk tidak menjadi beban yang ditanggungnya dalam kesehatan mereka," ucapnya Bupati.
Bupati juga mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan Kao barat, Pemerintah Daerah telah melakukan kordinasi dengan Balai dan pemerintah pusat, sehingga bulan depan pelaksanaan proyek pembangunan jalan ini sudah dapat dikerjakan. Sementara, untuk jalan loloda merupakan kapasitas Pemerintah Provinsi, tetapi pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus membuat usulan untuk titipkan kepada anggota DPR RI Ibu Irene Roba, dengan tujuan dalam rangka menjadikan masyarakat Halmahera Utara sejahtera.
Terkait dengan Listrik yang sering padam terjadwal, Bupati bilang, hal itu disebabkan karena tiga mesin di PLN mengalami kerusakan. Namun, dengan langkah cepat dari Pemerintah Daerah memanggil pihak PLN untuk berkoodinasi. "Saya selaku Bupati Langsung menghadap jendral maneger PLN untuk minta mesin baru. Usulan tersebut disetujui dan mesin sudah berada di kabupaten Halmahera Utara untuk dipasangkan dan kekuatan listriknya 8 MW. Dan jika beroperasi dengan baik, maka kabupaten Halmahera Utara surplus 5 Mega dan pada bulan Desember akan difungsikan 30 Mega yang ada di Desa Mamuya, sehingga kabupaten Halmahera Utara tidak akan terjadi pemadaman listrik bergilir lagi," pungkasnya.
Untuk persoalan masyarakat Galela yang di tahan, kata Bupati bahwa Pemerintah daerah telah melakukan pendampingan hukum dan pada prinsipnya Kami selaku Pemerintah Daerah akan melakukan upaya untuk melindungi warga masyarakat kami.
Sementara itu juga terkait UU Perampasan Aset, Kata Bupati hal itu bukan rana DPRD Kabupaten, tetapi DPR RI sehingga Kami tidak memiliki kewenangan itu. Dan terkait Perda tentang perlindungan perempuan dan anak, Bupati juga bilang, sudah disahkan oleh DPRD dan pemerintah daerah dengan nomor 64 tahun' 2022, tetapi yang belum dilaksanakan adalah sosialisasi serta advokasi kepada masyarakat untuk segera dilaksanakan. Untuk itu segera akan dilakukan sosialisasi dan advokasinya.
Terkait Retribusi tempat para pedagang di Pasar modern yang berkisar 25-50 ribu perhari itu, kata Bupati, pasar Modern adalah milik Swasta yang dibangun dengan kesepakatan antara pedagang tempat dan pengusaha pemilik pasar Modern. Jadi pemerintah daerah tidak ada campur tangan. Namun, untuk pasar swasta jika retribusi yang diberikan memberatkan masyarakat, Kami sebagai pemerintah akan segara melakukan monitoring ke lapangan sehingga tidak membebankan masyarakat.
Dan terkait dengan persoalan macetnya Air bersih dibeberapa desa di kecamatan Tobelo dan Tobelo Tengah yang terjadi, Bupati mengaku belum mengetahui secara detail hal itu. Namun, lanjutnya Bupati sebagai pemerintah kami mempunyai kewajiban untuk melihat persoalan tersebu. "Untuk diketahui oleh rekan rekan semua , Pemerintah siapapun juga sangat tertantang dengan pendapatan daerah dalam pembangunan daerah. semua itu pasti dilalukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan keuangan daerah. Namun, Semua yang terjadi di kabupaten Halmahera Utara adalah tanggung jawab bupati. Dan Saya tidak akan menghindari itu. Saya akan pertaruhkan kapasitas saya untuk bertanggung jawab di daerah Ini," ungkapnya Bupati.
Bupati berharap, kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat Halmahera Utara, agar selalu cermat melihat perkembangan yang terjadi baik di Daerah maupun secara Nasional. Jangan terpengaruh hal-hal yang tidak baik. "Selaku masyarakat dan kaum intelektual harus berpikir jauh sehingga apa yang saudara suarakan, pikirkan dan perjuangkan dapat berjalan dengan baik untuk menjaga daerah ini tetap aman dan kondusif," harapnya. ( Humas 2).
humas
03 September, 2025