DISKOMINFO. Sekembali dari luar daerah, Bupati langsung mengadakan rapat bersama Pimpinan OPD, Camat dan Kades di ruang pertemuan Fredy Tjandua Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara (1/9). Untuk membahas beberapa hal menyikapi situasi yang terjadi akhir akhir ini.
Dalam penjelasan Bupati, sebagai tim kerja yang menjadi mata, telinga dan mulut Pemerintah untuk menjaga kekompakan, serta memberikan informasi yang menyejukan dan disampaikan secara santun. Sebagai pelayan masyarakat, tugas utama kita melayani masyarakat. Mungkin ada banyak keterbatasan dalam pelayanan namun sebisa mungkin berikan pelayanan yang terbaik.
“Ada beberapa persoalan, yang dihadapi daerah saat ini. Tentang pemadaman listrik. Pemadaman listrik, secara bergilir bahkan sering terjadi mendadak akibat adanya defisit daya 3 MW, karena ada Mesin PLN yang rusak . Namun Mesin baru telah tiba di Mamuya dan sementara diintegrasikan ke sistem. Dalam perencanaan berfungsi akhir September. Sampaikan itu, pada masyarakat untuk dapat bersabar hingga mesin baru dapat difungsikan,” kata Bupati.
Lebih lanjut ia menjelaskan tentang minyak tanah, banyak keluhan yang diterima soal kelangkaan minyak tanah. Ini akan diatur kembali agar tidak ada masalah lagi. Jika ada yang menimbun atau menyalahgunakan, akan ditindak tegas.
Soal perpanjangan masa jabatan Kepala desa sesuai UU No 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. yang ditindaklanjuti dengan edaran Mendagri No 103.3/4179/SJ, tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa, selama dua tahun. Kepala desa yang akan diperpanjang akan dievaluasi kinerjanya tiga tahun ke belakang serta pemeriksaan kesehatan.
Kemudian soal Hilirisasi Kelapa. Sabtu lalu (30 Agustus-red), dalam wawancara dengan CNN, Pemda Halut sedang mengupayakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah lewat kelapa. Karena kalau produk yang dihasilkan dari kelapa di ekspor melalui daerah lain, tentu kita tidak dapat nilai tambah. Masalahnya pelabuhan kita, masi berstatus pelabuhan pengumpul. Pemda Halut sedang mengupayakan, agar produk kelapa kita tetap dicatatkan dari daerah ini.
Pemerintah Pusat, sedang menggalakkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan, lewat pajak dan lain lain. Kebijakan Pemerintahan Piet-Kasman, ingin menambah Penghasilan Daerah dari Hilirisasi Kelapa. Mengingat tahun depan seluruh daerah di Indonesia akan terdampak dengan pemotongan DAU. Untuk itulah Hilirisasi Kelapa harus dilakukan untuk masa depan masyarakat Halmahera Utara. Kelapa bukan sekedar kopra, namun dapat dikelola di daerah ini, menjadi banyak produk untuk menambah nilai ekonominya. Jika sudah ada beberapa Perusahaan yang hadir tentu akan menyerap tenaga kerja dan perputaran ekonomi akan meningkat.
Untuk masalah di Galela persoalan dengan Halbar, dari Pemda telah mengirimkan tim untuk mendampingi masyarakat kita, yang ditahan di sana. Masalah ini akan kita selesaikan. Mengenai DOB yaitu Galela Loloda dan Kao Raya. Galda sudah ada Amanat Presiden (Ampres), karena menjadi prioritas daerah terluar, bukan karena aspirasi masyarakat. Namun bergantinya Presiden serta Moratorium sehingga ini belum direalisasikan.
Saat ini, Pemda sedang membenahi satu persatu permasalahan, utang daerah sudah mulai dilunasi sedikit demi sedikit. Siltap sudah berjalan setiap bulan di Pemerintahan Piet-Kasman. Meski masih banyak yang kurang-kurang, tapi kami berusaha pelayanan dasar tetap dilakukan. Kabar baiknya jalan Kusuri- Tolabit, akan diperbaiki oleh Pemerintah Pusat, bagian bagian yang rusak. Pemda juga sementara menata Kawasan Pemerintahan. Untuk diketahui, pembangunan daerah semuanya terencana dalam RPJMD. Jadi, suatu program tidak masuk tentu tidak dapat dilakukan, kata Bupati menjelaskan.
Kemudian membuka kesempatan untuk dialog. Camat dan Kades memanfaatkan kesempatan untuk melaporkan kendala dan permasalahan di wilayahnya. Oleh Bupati kemudian diberikan penjelasan dan solusi. Selanjutnya Bupati berpesan untuk menjadi perekat dalam masyarakat. Jaga keamanan dan ketentraman daerah ini. (Humas 1)
humas
01 September, 2025