Berita dan Informasi

DISKOMINFOSAN - Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) Dr.Piet Hein Babua, M.Si - Dr.Kasman Hi.Ahmad, M.Pd mengikuti Orientasi Kepemimpinan Gelombang II yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dari tanggal 22 - 26 Juni 2025 di Jatinangor Jawa Barat.

 

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Utara Oscar Bertho Mene, S.STP.,M.AP., dalam keterangan tertulisnya menyampaikan kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap tugas serta tanggung jawab sebagai kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 

 

"Jadi kegiatan ini, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/3065/SJ tertanggal 12 Juni 2025. Kegiatan tersebut berlangsung mulai tanggal 22 - 26 Juni 2025 bertempat di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor - Sumedang Provinsi Jawa Barat," Jelasnya.

 

Agenda orientasi secara resmi dibuka pada tanggal 22 Juni 2025, yang ditandai dengan Apel Pengarahan oleh Sekretaris Jendral Menteri Dalam Negeri, Bpk. Komjen.Pol.Drs Tomsi Tohir,M.Si di Plaza Kemendagri, Jakarta tepat pada pukul 08.00 WIB.

 

"Selanjutnya rombongan menuju Bandung dengan Kereta Cepat Whoosh dari stasiun Halim-Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses pembekalan kepala daerah agar dilengkapi dengan pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan daerah dengan efektif dan berintegritas," Jelasnya.

 

Berto juga mengatakan Orientasi ini bertujuan untuk menyelaraskan visi antara pemerintah pusat dan daerah, memperkuat koordinasi antar wilayah, serta meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala daerah sebagaimana ASTACITA Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

 

"Orientasi ini diikuti oleh kurang lebih 87 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia hasil Pilkada 2024. Peserta akan mendapatkan materi dari sejumlah narasumber nasional, termasuk pejabat tinggi negara, akademisi, serta praktisi di bidang pemerintahan dan pelayanan publik," pungkasnya. ( Humas 2) .

Bagikan