Bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD Halut, (30/11) digelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023. Dipimpin oleh ketua DPRD Halut Janlis Gehenua Kitong.
Ketua DPRD Halut Janlis Gehenua Kitong, dalam sambutannya, Beberapa waktu lalu Bupati Halmahera Utara telah menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 kepada DPRD.
Melalui fungsi anggaran yang melekat di lembaga ini, Ranperda ini telah ditindaklanjuti oleh DPRD melalui pembahasan, baik secara internal, antara Komisi dengan mitra kerja OPD, maupun Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Setelah melalui keseriusan pembahasan, serta pembobotan terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2023, akhirnya pembahasan Ranperda ini dapat diselesaikan dengan baik, dan hari ini dapat diparipurnakan. Oleh karena itu, atas nama Pimpinan DPRD, Kami patut memberikan apresiasi kepada seluruh Anggota DPRD dan Pemerintah Daerah atas kerja samanya untuk menyelesaikan agenda ini.
Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2023, secara umum pendapatan dan belanja daerah disepakati sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.183.275.771.364,
(Satu trilyun, Seratus delapan puluh tiga milyar, dua ratus tujuh puluh lima juta, Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu, tiga ratus enam puluh empat rupiah)
2. Belanja daerah sebesar Rp. 1.193.441.736.051,
(Satu triliun, Seratus sembilan puluh tiga milyar, Empat ratus empat puluh satu juta, Tujuh ratus tiga puluh enam ribu, lima puluh satu rupiah).
3. Defisit Rp. 10.165.964.687,
(Sepuluh milyar, Seratus enam puluh lima juta, sembilan ratus enam puluh empat ribu, enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
Dengan disetujuinya penetapan APBD ini, Kami mengharapkan kepada Pemerintah Daerah, agar segera merampungkan penyesuaian APBD berdasarkan hasil pembahasan Kita bersama, dan selanjutnya diteruskan ke Gubernur Maluku Utara untuk proses selanjutnya.
Ketua DPRD berpesan, dengan disetujuinya penetapan APBD Tahun 2023, atas nama lembaga DPRD, Kami juga perlu mengingatkan kepada pimpinan OPD selaku pelaksana teknis anggaran, agar dapat mengambil langkah langkah untuk persiapan pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2023, agar nantinya semua dapat berjalan dengan baik.
Selanjutnya, Pembacaan Daftar hadir Anggota DPRD Dalam rapat paripurna, Pembacaan Surat Keputusan DPRD Halut No 903/11/2022 tentang persetujuan pentepapan rancangan pendapatan Daerah tentang APBD tahun 2023. Dan Penandatanganan berita acara terhadap rancangan perda APBD tahun 2023
Bupati Ir Frans Manery, menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat atas kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang kita cintai ini. Berkat kebersamaan yang terus terpelihara dan dilandasi saling pengertian yang positif untuk kepentingan rakyat, dan pembangunan kabupaten halmahera utara.
Kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan daerah terus pembangunan terpelihara, menjadi harapan kita dan modal positif dalam pelaksanaan berbagai kegiatan agenda pembangunan, begitupun kemarin dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten halmahera utara anggaran 2023, walaupun dilakukan secara tahun marathon karena diperhadapkan Dengan Rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ini, akan disampaikan kepada gubernur maluku utara untuk
dilakukan evaluasi serta mendapat persetujuan. Yang selanjutnya apa yang menjadi catatan-catatan dan rekomendasi dalam evaluasi tersebut akan kita tindaklanjuti dan menyempurnakan secara bersama.
Bupati juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD Sebagai pengelola penerimaan daerah agar Dapat mengupayakan intensifikasi dan Ekstensifikasi seluruh sumber-sumber Pendapatan, sehingga dapat mencapai Target yang telah ditetapkan Sebagai Pelaksanaan dari peraturan daerah ini.
Dari berbagai catatan pertanyaan serta koreksi yang disampaikan oleh dewan yang terhormat, pada saat hearing pembahasan antara badan anggaran legislatif dengan tim anggaran pemerintah daerah, tentang keterkaitan antara aspek belanja dengan indikator dan tolok ukur kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan, telah dilakukan pembahasan secara transparan dan akuntabel dalam suasana saling memahami tugas dan fungsi kedua lembaga.
Proses penyusunan rancangan APBD ini Telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan kabupaten halmahera Utara yang merupakan prioritas dan tertuang dalam kebijakan umum apbd (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 yang telah kita sepakati bersama.
Dalam” rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten halmahera utara tahun anggaran 2023 telah tersusun dan disepakati pada struktur APBD dengan angka makro yang terdiri dari pendapatan rp.1.183.275.771.364,00(satu triliun seratus delapan puluh tiga milyar, dua ratus tujuh Puluh lima juta, tujuh ratus tujuh puluh satu ribu, 'tiga ratus enam puluh empat rupiah), total belanja rp.1.193.441.736.051,00 (satu triliuny seratus sembilan puluh tiga mil yar/ empat ratus empat puluh satu jut , tujuh ratus tiga puluh enam ribu, lima puluh satu rupiah) defisit antara pendapatan dan belanja sebesar rp.10 165 964.687,00 (sepulum milyar, seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu, enam ratus delapan puluh tujuh rupiany” sedangkan pembiayaan untuk penerimaan |” pembiayaan rp 55 045 27503100 (lima puluh lima milyar, empat puluh lima juta, dua ratus tujuh puluh lima ribu, tiga puluh satu rupiah rupiah) dan pengeluaran pembiayaan di angka rp 44 879 310 344 00,(empat puluh empat milyar, delapan ratus tujuh puluh sembilan juta, tiga ratus sepuluh ribu, tiga ratus empat puluh empat rupiah 'dengan demikian sisa lebih pembiayaan — tahun berkenaan sejumlah rp 0 00,(nol rupiah).
humas
02 Desember, 2022