Berita dan Informasi

DISKOMINFOSAN – Disperindag Halut menggelar kegiatan Capacity Building dengan tema “Evaluasi Capaian TPID dan Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja TPID Halmahera Utara”, bertempat di Ruang Meeting FTJ (19/11), dibuka oleh Asisten III Valentino Leiwakabessy, mewakil Bupati. Didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Nyoter Koenoe serta menghadirkan pembicara dari BPS Kabupaten Halmahera Utara.

 

Dalam arahannya, Asisten III menekankan tiga hal penting sebagai upaya memperkuat kapasitas dan meningkatkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pertama, penguatan kapasitas seluruh anggota TPID agar memahami strategi pengendalian inflasi melalui prinsip 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Penguatan kompetensi ini menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kinerja daerah sekaligus mendukung pencapaian TPID Award.

 

Kedua, pentingnya keseriusan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyampaikan data dan laporan kinerja secara lengkap, akurat, serta tepat waktu. Hal ini karena kelengkapan dan kualitas pelaporan turut berpengaruh terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah dalam Program Strategis Nasional (ProSN). Ketiga, penegasan tanggung jawab dan evaluasi kinerja masing-masing OPD. Seluruh Perangkat Daerah diminta menjalankan tugas dan tanggung jawab secara serius serta proaktif. OPD yang tidak menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan tugas dapat dikenakan sanksi sesuai arahan pimpinan dan ketentuan yang berlaku.

 

Sementara itu, pembicara dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Utara Arifin M. Kahar, S.ST., M.Stat dalam pemaparannya menekankan pentingnya konsistensi pengumpulan data harga sebagai salah satu instrumen utama dalam memantau perkembangan harga pangan daerah. Dinas Perindag diminta memastikan komoditas, pasar, dan pedagang sampel yang menjadi sumber pengumpulan data tetap konsisten atau tidak berubah-ubah, sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan perkembangan harga di lapangan.

 

Selain itu, TPID perlu memberikan perhatian khusus terhadap pemantauan 20 komoditas pangan prioritas, terutama komoditas yang memiliki tingkat fluktuasi harga tinggi, seperti cabai rawit, bawang merah, bawang putih, beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Ia juga menegaskan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) harus dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian harga. Data tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi serta menentukan langkah intervensi, antara lain melalui operasi pasar, pemantauan distribusi, Kerja Sama Antardaerah (KAD), dan berbagai langkah strategis lainnya.

 

Melalui kegiatan Capacity Building ini, diharapkan seluruh anggota TPID Kabupaten Halmahera Utara semakin memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, khususnya dalam penguatan koordinasi, konsistensi penyediaan data, serta penyusunan laporan kinerja yang berkualitas. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaganngan Nyoter Koenoe, berharap kedepan Halut dapat meraih TPID Award.

 

IPH bukan sekadar angka statistik, melainkan instrumen penting bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui perkembangan harga pangan secara berkala. Dengan dukungan data yang konsisten dan akurat, TPID Kabupaten Halmahera Utara diharapkan mampu mengidentifikasi komoditas penyumbang kenaikan harga serta menentukan langkah intervensi secara lebih cepat, tepat, dan terukur demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.(Humas1)

Bagikan