DISKOMINFO - Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Maluku Utara.Dengan tema "Konektivitas adalah Kunci Memutus Mata Rantai Kemiskinan".Jumat 8 Mei 2026.Bertempat di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate.
Pada acara Musrenbang ini ,selain Bupati Halmahera Utara juga dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Ketua Deprov Maluku Utara Iqbal Ruray, Direktur Pembangunan Indonesia Bappenas, Ika Retna Wulandary, Forkopimda Malut, para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekprov, Kepala Kementerian dan Lembaga terkait serta Kepala Bappeda se-Maluku Utara.
Acara Musrenbang RKPD secara resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda serta didengar dan diikuti secara seksama oleh Bupati Halmahera Utara tentang penyampaian penting dari Gubernur Maluku Utara tersebut.
Dalam sambutannya Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang luar biasa mencapai 34 persen (YoY) pada 2025 dan tetap bertahan di angka 19,3 persen pada kuartal I 2026 harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput, terutama petani dan nelayan.
Gubernur Sherly mengungkapkan kegelisahan masyarakat mengenai ketimpangan antara angka pertumbuhan ekonomi dengan realitas di lapangan serta menyoroti bahwa dari total 6.300 km ruas jalan provinsi dan Kabupaten, terdapat 1.900 km (30 persen) yang mengalami rusak berat.
Gubernur mengatakan, tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan ekonomi. 80 persen penduduk Maluku Utara adalah petani dan nelayan. Satu-satunya cara agar mereka keluar dari kemiskinan struktural adalah dengan memastikan hasil panen dan tangkapan mereka bisa sampai ke pasar dengan cepat melalui jalan dan jembatan yang terkoneksi.
Sebagai solusi Gubernur mendorong kebijakan "Out of the Box" dengan skema pembiayaan target Rp4,5 triliun untuk menuntaskan jalan rusak, melalui:
1). Optimalisasi APBD, minimal 10 persen dialokasikan untuk infrastruktur.
2). Skema Lapen (Lapisan Penetrasi): Memprioritaskan fungsionalitas jalan.
3). Inovasi Kontrak Payung: Maluku Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kontrak payung jasa konstruksi dengan pendampingan LKPP, yang berhasil mengefisiensi anggaran hingga 30 persen.
Tidak hanya bangunan fisik, Gubernur juga menaruh perhatian besar pada akses pendidikan. Menanggapi data bahwa 50 persen anak SD di beberapa Kabupaten tidak lanjut ke SMP dan SMA, serta mengambil langkah progresif sejak 2025 dengan menggratiskan uang komite SMA/SMK/SLB se-Maluku Utara.
Hasilnya nyata, angka anak yang tidak lanjut SMA turun 50 persen (dari 20 ribu menjadi 10 ribu anak). Pada 2026, Gubernur akan meluncurkan Pilot Project Sekolah Jarak Jauh di Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur bekerja sama dengan Kemendikdasmen untuk memastikan anak-anak di pulau terpencil tetap bisa meraih ijazah SMA.
Sherly Tjoanda menyentil soal dokumen RPJMD dari Provinsi masing-masing Kabupaten/Kota yang belum diupload untuk segera ditindaklanjuti. Karena RPJMD merupakan pegangan Rencana Pembangunan lima tahun kedepan, kemudian dirincikan pada RKPD pertahun dan pada Musrenbang ini dibahas skala prioritas pembangunan. Mengingat pesan Presiden Prabowo bahwa seluruh APBD, uang rakyat harus tepat sasaran demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya Maluku Utara
Gubernur mengungkapkan bahwa kita hidup hanya sekali. Menjadi kepala daerah adalah amanah. Biarkan masa jabatan kita benar-benar bermanfaat buat banyak orang. Penyampaian Gubernur disambut tepuk tangan oleh para hadirin.
Acara penting ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pengembangan Kewilayahan Bappenas RI, Dr. Medrilzam, yang mengapresiasi visi Gubernur. Bappenas mendorong Maluku Utara untuk mulai melakukan diversifikasi ekonomi di luar sektor tambang, seperti sektor pangan (kelapa dan pala) serta pariwisata melalui KEK Morotai.
Bappenas berkomitmen membantu penyusunan Masterplan Kota Sofifi agar layak menjadi pusat pemerintahan yang berkelanjutan, serta mendukung usulan pembangunan desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Sementara itu Kepala Bappeda Malut, Dr. M. Sarmin S. Adam, melaporkan bahwa Musrenbang ini merupakan puncak dari rangkaian panjang koordinasi teknis. Adapun 5 prioritas utama yang ditetapkan adalah:
1). Akselerasi pemenuhan layanan dasar.
2). Percepatan konektivitas wilayah.
3). Pembangunan wilayah ekonomi tinggi dan hilirisasi SDA.
4). Reformasi birokrasi dan inovasi daerah.
5). Ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Acara Musrenbang RKPD 2027 berjalan dengan tertib dan lancar dengan suasana kebersamaan, kekerabatan antara pejabat dari 10 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.(Humas 2).
humas
08 Mei, 2026