DISKOMINFOSAN. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2027, pada Senin, 9 Februari 2026, pukul 09.00 WIT, bertempat di Hotel Greenland Tobelo.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Halmahera Utara, Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd, dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, SAB, para Pimpinan OPD, TP PKK, para Camat, Kasubag Perencanaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para pemangku kepentingan lainnya. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 191 orang.
Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Halut, Yeri Sahetapy, S.Hum, menyampaikan bahwa konsultasi publik ini dilaksanakan selama satu hari dengan tujuan untuk menghimpun masukan dan saran sebagai bahan penyempurnaan dokumen Ranwal RKPD Tahun 2027. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu menetapkan target kinerja yang jelas dan terukur sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan yang ditandai dengan pembunyian dolo-dolo, Wakil Bupati menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bagian penting dari tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
“Konsultasi publik ini menjadi wadah pembentukan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan daerah. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan RAPBD, khususnya KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027,” ujar Wakil Bupati.
Ia menjelaskan bahwa tema pembangunan RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2027 adalah “Menata Konektivitas dan Tata Kelola Wilayah untuk Memperkuat Integrasi Kawasan dan Efektivitas Pelayanan Publik”, yang diselaraskan dengan tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025–2029.
Sejalan dengan tema tersebut, pemerintah daerah menetapkan sejumlah isu strategis, antara lain pemerataan konektivitas wilayah, penguatan infrastruktur dan sistem informasi digital, pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, pengelolaan lingkungan hidup, ketahanan bencana, serta pemberdayaan sosial budaya dan kesetaraan gender.
Wakil Bupati juga menekankan bahwa keterbatasan fiskal daerah akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat harus disikapi dengan inovasi dan sinergi pembiayaan, termasuk optimalisasi program yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN, tanpa mengurangi komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui forum konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berharap dapat merumuskan prioritas dan program pembangunan Tahun 2027 yang tepat sasaran, aspiratif, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
humas
09 Februari, 2026