Berita dan Informasi

 

 

DISKOMINFO. Sebagai seorang Bupati dua Periode (2005-2015). Hasil pemilihan langsung pertama pasca-reformasi, menjadikannya Bupati Definitif pertama di Halmahera Utara, bersama Wakil Bupati Arifin Neka,SH. Menggantikan Penjabat Bupati Umar Hasan. Setelah  sebelumnya, periode transisi dipimpin Penjabat Djidon Hangewa (2003–2005) dan Umar Hasan (2005).

 

Pelantikan periode kedua, 11 Oktober 2010 - 11 Oktober 2015, berpasangan dengan Wakil Bupati Rusman Soleman. Sosok yang lahir di Tobelo, 24 November 1959, sebagai Peletak Fondasi Pemerintahan dan Infrastruktur Dasar selama dua masa jabatan.

 

Figurnya sebagai tokoh Adat Hibua Lamo, serta figur rekonsiliasi dan pembangunan di Maluku Utara yang baru dimekarkan. Dikenal sebagai pemimpin bersahaja yang dekat dengan masyarakat, memperkuat Stabilitas Pemerintahan, Infrastruktur Dasar, serta Identitas Budaya Lokal.

 

Memulai Karier Pemerintahan di Bappeda Tk II Maluku Utara, sebagai Kepala Seksi Pembangunan Dunia Usaha Bappeda Maluku Utara (1990–1992), pengalaman ini membentuk ketegasannya dalam mengelola anggaran daerah secara sistematis. Selanjutnya menjabat Camat Tobelo dan Kepala Kantor Sospol Kabupaten Maluku Utara (2003). Setelah pemekaran menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan  Kabupaten Halmahera Utara. Memenangkan pemilihan umum sebagai Bupati Halmahera Utara pertama pasca-pemekaran. Mengawali kepemimpinannya, fokus pada pembangunan dasar dan mediator sosial antar-etnis. Pendekatan kepemimpinannya mengedepankan dialog komunitas adat dan program berbasis masyarakat.

 

Peran Adat dan Rekonsiliasi Sebagai Ketua Adat Nusantara Indonesia dan tokoh Perdamaian Maluku Utara, Hein Namotemo menjaga nilai-nilai Hibua Lamo melalui pelestarian tradisi serta rekonsiliasi pasca-konflik. Ia menjadi panutan dikalangan Togale (Tobelo-Galela), mendorong harmoni budaya dan penguatan identitas lokal sebagai fondasi pembangunan.

 

Ir. Hein Namotemo, M.SP, sebagai Bupati Halmahera Utara dua periode (2005–2015), memberikan kontribusi besar pada penguatan infrastruktur dasar di awal pemekaran daerah. Pembangunan fisik masif dan pelayanan publik untuk mengatasi kesenjangan geografis. Fokus Pembangunan Dasar, memprioritaskan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum untuk mendukung aksesibilitas di wilayah kepulauan yang terpencil. Pendekatan ini untuk mengurangi ketimpangan pelayanan dan membangun fondasi stabilitas administratif pasca-pemekaran.

 

Program Strategis untuk mendorong program infrastruktur yang terintegrasi dengan pemulihan sosial-ekonomi, termasuk penguatan konektivitas antar-desa untuk aktivitas ekonomi lokal. Pengembangan layanan dasar seperti listrik dan air bersih sebagai prioritas utama untuk menarik investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warisannya dalam infrastruktur menjadi dasar pembangunan berkelanjutan di Halmahera Utara.

 

Sebagai seorang Master Planologi kewilayahan, Ir Hein Namotemo, MSP merancang Kawasan Pemerintahan secara modern. Kantor Bupati dan Kantor DPRD serta Instansi Pemerintahan lainnya dalam Kawasan Pemerintahan yang terpusat pada satu tempat. Arsitektur Kantor Bupati berbentuk Oktagon, yang memiliki delapan sisi yang sama. Diambil dari filosofi Rumah Adat Hibua Lamo. Yang menempatkan semua orang sama. Tidak ada yang lebih rendah maupun lebih tinggi, tidak ada yang disudutkan. Hibua Lamo Rumah Kita Bersama, terbuka untuk setiap pendatang, namun harus tetap menjunjung Nilai-Nilai Hibua Lamo yang sudah mengakar sejak nenek moyang.

 

Sebagai pemimpin tegas bersahaja, dikenal dekat dengan rakyat melalui pendekatan Humanis dan Visioner. Menggunakan dialog Komunitas Adat sebagai pondasi kebijakan. Pemimpin Bersahaja dan dekat Rakyat, memfasilitasi rekonsiliasi sosial, dan memperkuat identitas Hibua Lamo sebagai Ketua Adat Nusantara Indonesia. Warisannya sebagai Bupati yang tegas namun rendah hati tetap menginspirasi dan dikenang warga Halmahera Utara. (Humas1)

Bagikan