Berita dan Informasi



Diskominfosansi - Dirangkaikan dengan penutupan Masa Sidang kedua tahun' 2022. Rapat Paripurna Sehubungan dengan Pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021, dipimpin oleh ketua DPRD Halut Janlis Gehenua Kitong yang digelar di ruang paripurna DPRD (30/6).

Ketua DPRD, mengawali sambutannya mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke 76, Tanggal 1 Juli 2022. "Polri yang Presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh".


Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran. Secara normatif, mekanisme Pertanggjawaban Pelaksanaan APBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang memiliki fungsi pengawasan, satu di antaranya adalah DPRD.


Dalam konteks administrasi negara, Pertanggjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
beberapa waktu lalu Bupati Halmahera Utara telah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggjawaban Pelaksanaan APBD Tahu 2021 kepada DPRD dalam Rapat Paripurna Tanggal 27 Juni 2022.


Kemudian dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara. Dalam pembahasan Ranperda tersebut, DPRD berkesimpulan bahwa Ranperda ini dapat ditindaklanjuti dalam for Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Dengan demikian, DPRD telah menyetujui penetapan Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah. Selanjutnya Kami persilahkan kepada Sekretaris DPRD untuk membacakan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021.


Mekanisme akhir dalam proses pengambilan keputusan terhadap sebuah rancangan Perda adalah pendapat akhir kepala daerah, dengan adanya pendapat akhir dari Bupati Halmahera Utara Utara, dengan demikian kita telah menyelesaikan rapat Paripurna pengambilian keputusan terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021.
Dalam persidangan kedua tahun ini, DPRD telah menetapkan sejumlah agenda untuk dilaksanakan, di antaranya Rapat Paripurna Peringatan Hari Ulang Tahun ke -19 Kabupaten Halmahera Utara, Pengajuan dan Pembahasan Ranperda, serta rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, dan sejumlah agenda penting lainnya. Rapat Paripurna Peringatan Hari Ulang Tahun ke -19 Kabupaten Halmahera Utara telah dilaksanakan beberapa waktu lalu pada Tanggal 31 Mei 2022. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan juga sudah dilaksanakan melalui Rapat Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Rapat Komisi, Rapat Bapemperda, Rapat Badan Musyawarah, dan rapat kerja lainnya.


Selain itu, untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD, di masa sidang kedua tahun ini juga, DPRD telah membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Penyelidikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke PT. Halut Mandiri. Pansus ini bertugas untuk melakukan penelusuran dan kajian terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Halut Mandiri sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Saat ini kerja Pansus masih dalam tahapan pengumpulan data, meminta keterangan, serta kajian data, dan diharapkan dalam waktu yang telah ditentukan, Pansus dapat merampungkan, dan menyimpulkan seluruh hasil kerjanya.


Sebelum menutup Masa Sidang ini, Kami untuk menyampaikan secara umum produk dan kegiatan DPRD dalam masa sidang Kedua tahun Ini sebagai berikut:
Rapat Paripurna. Dalam Masa Sidang Kedua Tahun 2022, DPRD telah melaksanakan 6 (enam) kali Rapat Paripurna, masing-masing
1. Rapat Paripurna Tanggal 22 Februari 2022, dengan agenda Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022;
2. Rapat Paripurna Tanggal 30 Maret 2022, dengan agenda Penyampaian LKPJ Tahun 2021;
3. Rapat Paripurna Tanggal 27 April 2022, dengan agenda Penyampaian Catatan dan Rekomendasi terhadap LKPJ Tahun 2021 dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Perda;
4. Rapat Paripurna Tanggal 31 Mei 2022, dengan agenda Peringatan Hari Ulang Tahun ke-19 Kab. Halmahera Utara Tahun 2022;
5. Rapat Paripurna Tanggal 27 Juni 2022, dengan agenda Penyampaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021;
6. Rapat Paripurna Tanggal 30 Juni 2022 dengan agenda Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021, dan Penutupan Masa Sidang Kedua tahun 2022.


Rapat Komisi. Jumlah Rapat Komisi sebagai berikut: Komisi I sebanyak 12 kali; Komisi II sebanyak 14 kali; Komisi III sebanyak 16 kali. Rapat Konsultasi Pimpinan dan Anggota. Rapat Konsultasi Pimpinan dan Anggota dilaksanakan sebanyak 6 kali. Rapat Badan Musyawarah. Rapat Badan Musyawarah 1 kali. Rapat Badan Anggaran 2 kali. Rapat Bapemperda. Rapat Bapemperda sebanyak 4 kali. Rapat Panitia Khusus. Rapat Panitia Khusus dilaksanakan sebanyak 7 kakal Surat Masuk. Surat masuk ke DPRD dalam masa persidangan kedua tahun ini sebanyak 100 buah surat.


Keputusan DPRD. Dalam masa persidangan kedua tahun ini, DPRD Kab. Halmahera Utara telah mengeluarkan 6 (enam) Keputusan DPRD dan 1 (satu) Keputusan Pimpinan DPRD.
Sedangkan Bupati Ir Frans Manery dalam sambutanya menyatakan mendahului sambutan saya, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, atas peran dan kemitraan yang baik selama ini sehingga berbagai agenda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses.


Penyampaian Ranpenda Pertanggujawaban dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 merupakan amanat Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal Pasal 320 ayat (1). Bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, pasal (4).


Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan Bersama. Ayat (5). Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir, kemudian ayat (6). Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBDdan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB VIII ketentuan umum huruf (a), bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.


Proses pembahasan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Bersama-sama dengan Banggar DPRD, menghasilkan beberapa hal yang harus menjadi catatan sebagai bahan, antara lain:
A. Realisasi Capaian Pendapatan Daerah yang belum maksimal yang masih berada di bawah 90 % atau masih selisih kurang senilai Rp. 130.391.007.409,33 (seratus tiga puluh mita uga ratus Sembilan puluh satu juta/empat ratus Sembilan ribu tiga puluh tiga sen) Yang rinciannya sebagi berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2021 : Pendapatan Asli Daerah dengan total target pendapatan sebesar Rp. 120,546,483,279.00 ( Seratus dua puluh miliar/lima ratus empat puluh enam jutajempat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah ), dengan realisasi sebesar Rp 97,998,997 766 53 ( Sembilan puluh tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta /Sembilan ratus Sembilan puluh Lebina ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah koma lima puluh tiga sen) dengan presentasi sebesar 81,30% dengan kekurangan capaian senilai Rp.22.547.485.512,47 ( dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiat/emapt puluh tujuh sen) yang terdiri dari :


a. Pendapatan Pajak Daerah dengan target Rp. 28,388,000,000.00 (Dua puluh delapan mitarfiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan realisasi ebesar Rp. 35,059,590,277.:00 (tiga puluh lima miliar lima puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh iuJaua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan persentase sebesar 123,50% Dengan realisasi mele bihi -dari target senilai Rp.19.755.817.606.


b. Pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 9,425,000,000.00 ( Sembilan miliar empat ratus dua puluh lima 1 juta rupiah) denga realisasi sebesar Rp. 2,383 877 ,358.00 ( dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan presentase sebesar 25,29 %. Dengan selisih kurang senilai Rp. 6.671.590.277,00 ( enam miliar enam ratus tujuh puluh Satu juta lima ratus Sembita puluh ribu dua ratus tujuh Puluh tujuh rupiah)


c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 1,800,000,000.00 ( satu muliar delapan ratus juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1,815,986,505.55 ( satu miliar delapan ratus,lima belas juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima rupiah lima puluh lima sen) dengan presentase sebesar 100,89 % atau target melebihi senilai Rp. 15. 986.505,55 ( lima belas juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima rupiah lima puluh lima sen)


d. Lain-laan PAD Yang Sah dengan target sebesar Rp. 80,933,483,279.00 (Delapan puluh miliar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) terealis-si sebesar Rp.58,739,543,625.98 ( lima puluh Pen tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta Jima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah “Sembilan puluh delapan sen) dengan presentasi sebesar 72,58%. Dengan selisih kurang senilai Rp. 22.193.939.653,02 ( dua puluh dua miliar seratus Sembilan pupuh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah dua sen) 2. Kemudian pendapatan transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer dengan total target pendapatan sebesar Rp. 965,830,995,435.00 (Sembilan ratus enam puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta/sembilan ratus Sembilan
puluh lima ribu empat ratus tiga puluh Ilma rupiah) dengan realisasi sebesa Rp. 933,897,248,865.00 (Sembilan ratus tiga pulouh tiga miliar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta/dua ratus empat puluh delapan ribu/delapan ratus enam puluh lima rupiah) atau presentasi sebesar 96,69 % dan dengan selisih kurang Rp. 31.933.746.570,00 ( tiga puluh satu miliar Sembilan ratus tiga puluh tiga Juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)

rinciannya sebagai berikut :


1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari :
a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat Rp. 894.851.119.287,00 ( delapan ratus Sembilan puluh empat millar delapan ratus Ilma puluh satu Juta serratus Sembilan belas rib dua ratus delapan puluh tujuh rupia) dengan persentase sebesar 101,676 % realisasi melebihi dari target senilai Rp.14.951.067.274,00 ( empat belas miliar embilan raatus Ilma puluh satu juta enam puluh tujuh ribu/dua ratus tujuh puluh empat rupiah)
b. Transfer antar daerah Rp. 70.979.876.148,00 ( tujuh puluh miliar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu serratus empat puluh delapan rupiah dengan persentasi 33.95 %. dengan selisih kurang Rp.46.884.813.844.00 ( empat puluh enam milia delapan ratus delapan puluh empat juta/delapan ratus tiga belas ribu - elapan ratus empat puluh empat rupiah)


2. Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan target senilai Rp 106.621.692.326,86 ( seratus enam miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh dua rib tiga ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh ena sen) dengan realisasi sebesar Rp. 30.711.917.000,00 ( Tiga puluh milia tujuh ratus sebelas jut. Sembilan ratus tujuh belas jutal | , rupiah) dengan presentasi sebesar 28,80 % dengan selisih kurang senilai Rp. 75.909.775.326,86 ( tujuh puluh lima miliar Sempilan ratus Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh enam sen)


Subungan dengan capaian target pendapatan di tahun 2021 yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan, mengingat dampak dari Covid 19 pada waktu itu belum berakhir sehingga sehingga target-target pendapatan dimaksud masih belum maksimal serta beban belanja Tahun 2021 atau belanja tahun sebelumnya yang di alokasikan pada Tahun 2022 yang belum maupun sudah direalisasikan, menjadi pembahasan Bersama TAPD dan Banggar DPRD»menjadi Evaluasi bagi Pemerintah Daerah sehingga perlu ditindak lanjuti dan disesuaikan pada Penyusunan Anggaran kedepan baik itu APBD Perubahan 2022 maupun APBD TA. 2023


Menutup sambutanya bupati berkata, “Banyak hal yang harus kita benahi dan kerjakan bersama.karena itu apresiasi dan terimah kasih atas segala sinergi pengabdian dan kemitraan yang baik selama ini. Mari kita terus bahu membahu, menjalin kekompakan dan harmonisasi dalam membangun daerah yang kita cintai ini, “ tutupnya,

Bagikan