OPINI- Di sela hari-hari pertama pasca pelantikan sebagai Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, biasa disapa Ko Piet, di temani kopi dan kue kopra (Roti Coe), saya dan Ais Kitong (Anggota DPRD Halmahera Utara) bacarita (berbincang) disamping teras kediaman.
Bupati Bukan tentang jabatan, bukan pula tentang politik. Ko Piet berbicara tentang kelapa, tentang dapur rakyat yang menjadi sumber kehidupan, tentang anak-anak yang sekolah dari hasil jual kopra, dan tentang haji-haji yang berangkat ke tanah suci dari hasil kebun warisan leluhur.
Kelapa Sebagai Identitas. Halmahera Utara memang bukan sekadar penghasil kelapa, Halut adalah jantung kebudayaan kelapa di Maluku Utara. Maka ketika Ko Piet berkata bahwa Halmahera Utara harus menjadi “Kabupaten Kelapa”, itu bukan sekadar slogan, melainkan identitas ekonomi sekaligus kehormatan sosial.
Di tengah euforia nasional soal hilirisasi nikel dan tambang, Piet justru berbicara tentang hilirisasi kelapa, konsep yang belum diakui dalam kerangka hukum nasional (taka da UU dan PP), Bappenas masih sibuk menyiapkan peta jalan hilirisasi, Ko Piet sudah melangkah duluan. Ia tahu, menunggu regulasi pusat kadang seperti menunggu musim panen di tanah tandus. Maka ia memaksa sejarah untuk bergerak lebih cepat.
“Pokoknya Peraturan Daerah tentang Hilirisasi Kelapa harus jadi,” ujarnya, sambil tersenyum setengah serius.
Kalimat itu bukan sekadar retorika, tapi sebuah perlawanan intelektual terhadap kebijakan yang terlalu memihak pemodal besar, bukan rakyat kecil yang membakar kopra dengan tangan mereka sendiri.
Membalik Arah Industri. Langkah Hilirisasi Kelapa di Halmahera Utara dimulai dari gagasan sederhana, ingin memotong rantai pasok panjang yang selama ini mengalir dari Galela ke Bitung, dari Tobelo ke Surabaya. Piet ingin jalur itu berbalik, dari tanah Halmahera untuk industri Halmahera.
Ia tahu, petani tak perlu belas kasihan, mereka hanya butuh jembatan menuju industri. Maka ia memaksa perangkat daerahnya berpikir ulang, bagaimana kebijakan bisa mendarat di tanah rakyat, bukan sekadar di atas panggung seremonial.
Di sinilah Hilirisasi Kelapa menjadi bukan sekadar proyek ekonomi, tetapi proyek kedaulatan local, mengembalikan marwah Halmahera Utara sebagai produsen, bukan sekadar penonton pasar global.
Kelapa Sebagai Simbol Perjuangan. Dalam sejarah bangsa, kelapa pernah menjadi penyelamat fiskal. Saat Indonesia baru merdeka dan kas negara kosong, rakyat Maluku Utara melalui gerakan Dacomib menyumbang 1.000 ton kopra kepada Presiden Sukarno. Dari kopra itu, negara mendapatkan napas ekonomi.
Maka ketika Piet berbicara tentang hilirisasi kelapa, sesungguhnya ia sedang membangkitkan kembali etos perjuangan ekonomi rakyat, berdiri di atas kaki sendiri, bukan di bawah bayang-bayang bantuan sosial.
“Jangan bangun rumah rakyat. Bangun ekonomi rakyat. Biarkan rakyat membangun rumahnya sendiri dari kekuatan ekonomi,”katanya dalam satu pertemuan, dengan nada yang separuh marah, separuh harap.
Para-Para Kelapa, Bukan Panggung Kekuasaan. Sayangnya, dalam berbagai momen seremonial, panggung justru diberikan kepada mereka yang hanya datang sebagai “tamu kehormatan."
Menteri dan Gubernur tampil di depan kamera, sementara Ko Piet, yang memulai gagasan besar itu, tidak diberi ruang bicara.
Ironis, sebab ia hanya ingin menjelaskan bahwa hilirisasi kelapa adalah jalan menuju ekonomi rakyat yang berdaulat. Bahwa membangun daerah tidak bisa dimulai dari podium, tapi dari para-para kelapa, dari kebun, dari laut, dan dari tangan-tangan rakyat yang setiap hari menjemur hasilnya di bawah matahari Halmahera.
Menegakkan Ekonomi dari akar. Apa yang dilakukan Piet Babua adalah bentuk policy insurgency, perlawanan birokrasi dari dalam sistem. Ia menunjukkan bahwa birokrat bukan sekadar pelaksana perintah, tapi juga pelindung nurani rakyat.
Langkahnya menandai babak baru, bahwa hilirisasi tak boleh dimonopoli oleh industri besar. Ia bisa lahir dari dapur rakyat, dari para-para kelapa, dari niat tulus seorang pemimpin yang percaya bahwa keadilan ekonomi dimulai dari yang paling bawah.
Sejarah sering kali mencatat nama-nama besar, tapi melupakan mereka yang bekerja dalam diam di antara pohon kelapa. Piet Babua memilih menjadi birokrat para-para kelapa, tempat rakyat menjemur harapan mereka di bawah matahari, sambil menunggu musim panen dan perubahan.
Di Halmahera, hilirisasi bukan sekadar kata. Ia adalah doa, kerja keras, dan sedikit kenekatan seorang bupati yang percaya, kedaulatan ekonomi bisa tumbuh dari kebun rakyat, bukan dari meja konferensi. ( Humas).
humas
28 Oktober, 2025